Pemerintah Memonopoli Karyawannya

Sampai saat ini Pemerintah Indonesia mendominasi “Karyawan”nya pada posisi tertentu dengan suatu instansi khusus yang diciptakan untuk menduduki posisi sangat penting, penting, kurang penting, bahkan tidak penting. Bagaimana tidak, instansi – instansi khusus yang dibentuk Pemerintah seolah – olah hanya memandang sebelah mata para lulusan Universitas baik yang terkenal ataupun tidak terkenal di Indonesia.

Bisa dibayangkan, setiap tahun Seluruh Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, dan yang sederajat lainnya telah meluluskan banyak insan yang saya yakin diantara jutaan orang tersebut mampu bersaing sehat untuk menduduki posisi – posisi di pemerintahan. Tetapi apa yang terjadi, mayoritas kedudukan itu diduduki oleh lulusan – lulusan instansi khusus bentukan pemerintah itu sendiri.

Contoh Instansi khusus itu adalah IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) dan STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara). Apakah sedemikian khususnya Pemerintah “mempertahankan budaya” dalam diri Pemerintahan sehingga harus membuat instansi ini. Demikian halnya dengan SMU Taruna Nusantara dan AKABRI yang bertugas untuk mencetak calon – calon “Jenderal”, padahal jutaan tentara yang meniti karir dari bawah yang mimpi untuk menjadi sang “Jenderal” hanya sebuah isapan jempol bagaikan pungguk merindukan bulan.😀

Kasus IPDN yang marak sekarang ini mungkin hanya sebagian kecil dari budaya yang masih dipertahankan untuk mencetak calon – calon pejabat Pemerintah. Padahal menurut pengakuan mantan siswa STPDN atau IPDN semua pernah mengalami hal yang serupa. Mengapa Pemerintah masih mempertahankan budayanya, padahal akan membuat Indonesia ini semakin terpuruk.

Mungkin bukan sosok presiden seperti SBY yang patut disalahkan atas kelestarian budaya semacam ini, tapi aparat – aparat dibawah SBY yang tetap mempertahankan kelestarian budaya seperti ini agar posisi, kedudukan, dan keberadaan mereka tetap exist dan tampak bersih dari noda – noda kebobrokan bangsa.

Saya jadi teringat kasus kecil jauh dari sistem pemerintahan yang kompleks yaitu keberadaan seorang Kepala Desa. Ini satu contoh dengan ruang lingkup kecil dibandingkan dengan lingkup Pemerintahan Indonesia. Kejadian ini saya alami sendiri saat ayah saya ingin membangun desanya, karena merasa sebagai anak desa dan ingin membangun desanya untuk menjadi desa yang makmur dan bebas dari kotoran – kotoran yang selama ini mendominasi berbagai kebijakan pemerintah desa.

Berdasarkan pengalaman ini saya coba ceritakan secara singkat opini, kondisi, situasi dari desa ini. Kepala Desa sebelumnya adalah kerabat ayah sendiri yang telah menjalankan pemerintahan desa selama kurang lebih 8 tahun. Memang seperti sebuah tradisi bahwa yang menjadi kepala desa adalah dari kalangan “keluarga” sendiri. Nah, melihat kondisi yang bobrok seperti ini ayah ingin membangun desanya hingga bersih dari noda dan makmur.

Kendala yang dihadapi cukup banyak, antara lain dari :

  1. Pihak Kepala Desa sebelumnya (saudara sendiri), karena tidak ingin kebobrokannya terbongkat akhirnya harus “bermain” muka dua, satu sisi baik terhadap ayah sedang sisi lain mendukung calon bentukan kelompoknya.
  2. Saingan adalah “keluarga” juga, karena masih keluarga ayah menghargai dan menghormati keluarga mereka, akan tetapi feedback yang didapatkan malah ancaman, kekerasan, premanisme, dukunisme, propaganda.
  3. Warga Desa, banyak dari warga desa yang menginginkan pembaruan desa untuk menjadi yang baik dan makmur. Akan tetapi masih mau menerima Angpao (Money Politics) dari Calon Kades. Biasanya warga seperti ini mayoritas petani dan buruh tani dengan tingkat pendidikan rendah. Mentalitas Warga yang rusak dan merupakan mayoritas adalah kondisi yang baik untuk melestarikan kebobrokan Desa. Warga Desa yang acuh akan pemerintahan desa juga memperburuk kondisi karena mereka tidak merasakan manfaat dari adanya kepemerintahan desa. Baik atau buruk kondisi pemerintahan desa tidak mempengaruh kenyamanan mereka hidup didesa itu. Biasanya warga seperti ini adalah pegawai, karyawan dan sebangsanya.
  4. Aparat bejat, jelas mereka akan mendukung saingan ayah karena merasa tidak aman posisinya jika ayah yang menduduki posisi sebagai Kepala Desa. Bahkan mungkin bisa di bui karena kebobrokannya terbongkar semua.
  5. Badan Kontrol Pemerintah Desa (dulu LKMD, sekarang BPD) yang setali tiga uang dengan pemerintahan Desa,membuat lengkap kebobrokan desa. BPD bukan sebagai Badan Pengontrol tetapi sebagai Bada Pemalak dari hasil jarahan Pemerintah.

Akhir cerita, ayah kalah dalam pencalonan Kepala Desa dan otomatis dimenangkan oleh kroni sebelumnya. Kembali ke kondisi diatas, apakah Pemerintah Indonesia tercinta seperti ini juga kondisinya ? Tanya Kenapa ?😀

Solusinya ? tunggu posting berikutnya ….

One thought on “Pemerintah Memonopoli Karyawannya

  1. doeytea Juni 14, 2007 pukul 9:10 am Reply

    Sekedar informasi, di Departemen Keuangan memang banyak menerima pegawai lulusan STAN, tapi itu untuk kerjaan-kerjaan klerikal yang bersifat teknis mulai dari D1 sampai D IV. Tapi kalau Anda lihat pejabat-pejabatnya mulai dari eselon IV sampai eselon I, lebih dari 80% adalah lulusan-lulusan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Dan secara rutin Departemen Keuangan menerima pegawai dari lulusan sarjana (S1 dan S2) sebagai calon pejabat-pejabatnya. Jadi kata siapa pemerintah memonopoli karyawannya?

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: